Hukum maritim adalah bagian penting dari sistem hukum yang mengatur aktivitas di laut. Salah satu lembaga yang bertanggung jawab dalam penegakan hukum maritim di Indonesia adalah Satuan Keamanan Laut (Sako). Untuk lebih memahami peran Sako dalam menjaga keamanan laut, mari kita mengenal lebih dekat penegakan hukum maritim Sako: tujuan, tugas, dan tanggung jawabnya.

Tujuan utama dari Sako adalah untuk melindungi keamanan dan ketertiban laut di wilayah Indonesia. Hal ini sesuai dengan amanat UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengamanan Objek Vital Nasional yang menjadikan laut Indonesia sebagai objek vital nasional yang harus dijaga keamanannya. Dalam melaksanakan tugasnya, Sako memiliki beberapa tugas yang harus dilaksanakan.

Salah satu tugas utama Sako adalah melakukan patroli laut untuk mencegah berbagai tindak kejahatan di laut, seperti penangkapan ikan ilegal, penyebaran narkoba, dan penyelundupan barang. Menurut Kepala Sako, Laksamana Pertama TNI Nurhidayat, “Kami terus berupaya meningkatkan patroli laut guna menjaga keamanan laut Indonesia.”

Selain itu, Sako juga bertanggung jawab dalam penegakan hukum maritim dengan menindak pelaku kejahatan laut sesuai dengan hukum yang berlaku. Menurut Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubunagn RI, Agus H. Purnomo, “Penegakan hukum maritim merupakan bagian penting dalam menjaga keamanan laut dan keberlanjutan ekosistem laut Indonesia.”

Dalam menjalankan tugasnya, Sako bekerja sama dengan berbagai instansi terkait, seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kepolisian, Bea Cukai, dan Badan Keamanan Laut. Kolaborasi lintas sektor ini memperkuat upaya penegakan hukum maritim di Indonesia.

Dengan mengenal lebih dekat penegakan hukum maritim Sako, kita dapat memahami betapa pentingnya peran lembaga ini dalam menjaga keamanan laut Indonesia. Melalui kerjasama antarinstansi dan upaya patroli laut yang intensif, Sako terus berkomitmen untuk melindungi keamanan laut Indonesia demi kesejahteraan masyarakat maritim.