Peran penegakan hukum laut sangat penting dalam meningkatkan keamanan maritim Indonesia. Menurut Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono, penegakan hukum laut merupakan salah satu upaya yang efektif untuk melindungi perairan Indonesia dari berbagai ancaman, seperti illegal fishing dan kejahatan lintas batas.

Menurut Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Zamroni, penegakan hukum laut juga berperan dalam menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia. “Dengan melakukan patroli laut secara intensif, kita dapat mencegah penangkapan ikan secara ilegal yang merugikan nelayan lokal dan merusak ekosistem laut,” ujar Zamroni.

Selain itu, peran penegakan hukum laut juga berkaitan erat dengan upaya pemberantasan penyelundupan narkoba dan barang terlarang lainnya. Menurut Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Laksamana Muda TNI Aan Kurnia, penegakan hukum laut sangat diperlukan untuk mencegah masuknya barang-barang ilegal ke wilayah Indonesia. “Kita harus terus meningkatkan kerja sama antar lembaga penegak hukum laut untuk memperkuat keamanan maritim Indonesia,” tambah Laksamana Muda TNI Aan Kurnia.

Dalam hal ini, peran Penegakan Hukum Laut (PHL) yang terdiri dari TNI AL, Polairud, Bea Cukai, dan Bakamla sangat penting untuk bekerja sama dalam menjaga keamanan maritim Indonesia. “Kita harus saling mendukung dan bekerja sama untuk menjaga kedaulatan laut Indonesia,” ujar Direktur Penegakan Hukum Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan, Mas Achmad Santosa.

Dengan adanya kerja sama yang baik antar lembaga penegak hukum laut, diharapkan keamanan maritim Indonesia dapat terus ditingkatkan. “Peran penegakan hukum laut sangat strategis dalam menjaga kedaulatan laut dan melindungi sumber daya kelautan Indonesia,” tutup Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono.