Penyidikan kasus perikanan merupakan hal yang sangat penting untuk melindungi sumber daya laut yang semakin terancam akibat illegal fishing. Tantangan yang dihadapi dalam penyidikan kasus perikanan sangatlah kompleks, mulai dari kurangnya sumber daya manusia yang terlatih hingga minimnya alat dan teknologi yang digunakan.

Menurut pakar hukum kelautan, Prof. Dr. Hikmahanto Juwana, “Penyidikan kasus perikanan memerlukan kerja sama antara berbagai instansi terkait, termasuk kepolisian, kejaksaan, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Hal ini memerlukan koordinasi yang baik dan dukungan penuh dari pemerintah untuk menghadapi tantangan ini.”

Salah satu solusi untuk mengatasi tantangan dalam penyidikan kasus perikanan adalah dengan meningkatkan kerjasama antara berbagai instansi terkait. Kepala Badan Penyidikan dan Pengawasan Perikanan (BKIPM), Mas Achmad Santosa, menyatakan bahwa “dengan adanya kerjasama yang baik antara berbagai pihak, penyidikan kasus perikanan dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien.”

Namun, tidak hanya kerjasama antar instansi yang penting, tetapi juga perlu adanya peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang terlibat dalam penyidikan kasus perikanan. Dr. R. Agung Budhie Widianto, Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, menekankan pentingnya pelatihan dan pendidikan bagi petugas yang terlibat dalam penyidikan kasus perikanan. “Dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, diharapkan proses penyidikan kasus perikanan dapat dilakukan secara lebih profesional dan akurat,” ujarnya.

Dengan adanya upaya kerjasama antar instansi terkait dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, diharapkan penyidikan kasus perikanan dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien. Hal ini tentu akan menjadi langkah penting dalam melindungi sumber daya laut yang semakin terancam akibat illegal fishing.