Peran dan tantangan penegakan hukum di laut Indonesia memegang peranan penting dalam menjaga kedaulatan negara terhadap wilayah maritimnya. Indonesia sebagai negara maritim dengan luas wilayah laut yang mencapai 5,8 juta km persegi memiliki tugas yang sangat besar dalam menjaga dan menegakkan hukum di perairan tersebut.
Menurut Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Laksamana Madya TNI Aan Kurnia, “Peran penegakan hukum di laut Indonesia sangat vital dalam menjaga keamanan dan keutuhan wilayah perairan Indonesia. Tanpa penegakan hukum yang baik, tidak akan ada kedaulatan yang bisa dijaga.”
Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa tantangan dalam penegakan hukum di laut Indonesia juga sangat besar. Salah satunya adalah masalah sumber daya manusia dan teknologi yang masih terbatas. Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI) Zenzi Suhadi, “Keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi menjadi salah satu kendala utama dalam penegakan hukum di laut Indonesia. Diperlukan investasi yang lebih besar untuk meningkatkan kapasitas penegakan hukum di wilayah perairan kita.”
Selain itu, peran masyarakat juga sangat penting dalam mendukung penegakan hukum di laut Indonesia. Masyarakat sebagai mata dan telinga pemerintah di wilayah perairan harus aktif melaporkan kegiatan illegal fishing atau tindak kejahatan lainnya yang terjadi di laut Indonesia. Hal ini juga ditekankan oleh Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono, “Peran masyarakat sangat penting dalam mendukung penegakan hukum di laut Indonesia. Masyarakat harus menjadi bagian dari solusi dalam menjaga keamanan dan kedaulatan wilayah perairan Indonesia.”
Dengan peran yang jelas dan dukungan semua pihak, diharapkan penegakan hukum di laut Indonesia dapat terus ditingkatkan demi menjaga keamanan dan kedaulatan negara di wilayah perairan tersebut. Semua pihak, baik pemerintah, TNI, masyarakat, maupun organisasi non-pemerintah harus bersinergi dan bekerjasama untuk menciptakan penegakan hukum yang efektif dan efisien di laut Indonesia.